Kekhawatiran Pilkada Saat Corona: Kluster Baru Sampai Kecurangan

Pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah 2020 atau Pilkada yang melibatkan 100 juta orang yang ada di 270 daerah bakal digelar 19 hari lagi atau tepatnya pada tanggal 9 Desember mendatang. Pilkada pasalnya tetap saja akan digelar walaupun pandemi virus Corona ini Kian memburuk khususnya di Indonesia.

Kekhawatiran Pilkada Corona

Gelaran Pilkada pada masa pandemi kali ini bukan tanpa penolakan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak sekali penolakan yang datang dari masyarakat tentang Pilkada yang akan digelar 9 Desember mendatang mengingat kasus covid di Indonesia masih banyak. Berbagai macam tes akan dikeluarkan dari berbagai macam kalangan termasuk dosa kan penundaan awalnya yang datang dari kelompok masyarakat sipil yang memperhatikan pemilu.

Tuntutan penundaan juga datang dari Sejumlah organisasi masa Islam seperti misalnya Muhammadiyah, PBNU bahkan sampai mu yang meminta Pilkada ditunda sampai dengan kondisi pandemi jauh  lebih terkendali.

Walau demikian nampaknya pemerintah, KPU dan juga DPR tidak mendengarkan saran dari sejumlah pihak togel sgp yang meminta Pilkada untuk ditunda Bahkan mereka bersikukuh Pilkada akan terus berlanjut. Mereka beralasan kalah Pilkada Tidak dilangsungkan pada 9 Desember mendatang bakal ada kekosongan kepemimpinan apabila tidak segera digelar. Tidak hanya itu mereka juga beralasan kalau sudah mengucurkan sejumlah anggaran yang mencapai triliunan rupiah untuk melakukan persiapan Pilkada ini.

Berikut ini adalah rangkuman Sejarah potensi bahaya apa saja yang kemungkinan bakal terjadi apabila Pilkada tetap dilangsungkan di tengah pandemi virus Corona yang saat ini terutama di Indonesia kasusnya masih terus melonjak. Kemungkinan-kemungkinan yang ada di bawah ini adalah kemungkinan Yang disuarakan dari berbagai macam elemen masyarakat.

Kemungkinan  bahaya Pilkada corona

Epidemologi yang datang dari ikatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia atau IAKMI, yakni Hermawan Saputra mengkhawatirkan kondisi perhelatan Pilkada di saat virus Corona ini masih menjadi pandemi global adalah bakal menciptakan Cluster baru penularan virus Corona. Bahkan ia juga mengkhawatirkan bahwa kegiatan ini pasti akan mengundang kerumunan dan menjadi sarana penularan virus Corona.

Lebih-lebih lagi menurut dirinya tak ada upaya yang serius dari pemerintah untuk bisa memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan diiringi protokol kesehatan dengan ketat. Oleh karena itulah dirinya mencemaskan keadaan bahwa pemungutan suara nanti dia bakal menjadi Cluster baru lagi penularan virus Corona Padahal dia Indonesia sendiri aja kan kasusnya masih termasuk sangat tinggi.

“kita berharap pemerintah tak menganggap sepele Pilkada. Adapun kasus covid 19 sudah hampir 200.000, ah jadi bayangkan kalau nanti kita bisa tembus 500.000 atau bahkan melonjak satu juta kasus,” kata Hermawan dilansir dari CNN Indonesia.

Sementara itu mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengusulkan bahwa sebaiknya Pilkada ditunda karena kondisi pandemi yang belum terkendali. Dirinya merujuk pada pendapat para ahli yang mengatakan bahwa Puncak pandemi Indonesia bakal terjadi pada bulan Desember 2020 atau bertepatan dengan musim hujan. Dirinya beranggapan bahwa Pilkada baru bisa digelar apabila vaksin sudah ditemukan padahal vaksin diperkirakan akan mulai didistribusikan sekitar bulan Februari sampai Maret 2021.

Pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi Ini juga tak cuma berbahaya bagi kesehatan tapi wasisto Raharjo selaku peneliti LIPI pun menyebutkan ada dampak besar untuk demokrasi Indonesia Apabila meneruskan Pilkada di saat pandemi yaitu akan marak golput.

Sedangkan direktur eksekutif Indonesian demokratik (IDE) Center, David Kaligis, memprediksi bahwa Pilkada kali ini bakal sarat dengan kecurangan Karena gerak masyarakat untuk bisa memantau setiap tahapan bakal jauh lebih terbatas. 

Read More →